FOKUS PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DPW & DPD SE-INDONESIA
JAKARTA — KPK INDEPENDEN– Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan, memperluas jaringan organisasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KPK Independen (KPKI) di seluruh wilayah Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPK Independen saat ini memfokuskan langkah strategis pada penguatan, pembentukan, penataan, dan pengembangan organisasi di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Arahan ini disampaikan kepada seluruh jajaran, kader, anggota, simpatisan, serta pihak-pihak yang memiliki komitmen untuk ikut membangun organisasi KPK Independen secara tertib, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
I. PRIORITAS PEMBENTUKAN ORGANISASI
Bagi rekan-rekan di daerah yang memiliki komitmen, integritas, kemampuan bekerja sama, serta kesediaan menjalankan tugas organisasi sesuai ketentuan yang berlaku, DPP KPK Independen mengarahkan agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Persiapan di Wilayah Masing-Masing
Membentuk tim kecil/tim persiapan yang terdiri atas orang-orang yang memiliki komitmen, integritas, kemampuan bekerja sama, serta memahami pentingnya membangun organisasi secara bertahap dan terukur.
Tim tersebut menjadi embrio awal bagi pembentukan struktur DPW maupun DPD sesuai wilayah kerja masing-masing.
2. Menyusun Calon Struktur Kepengurusan
Melakukan penjajakan dan menentukan calon:
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- serta unsur kepengurusan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan organisasi.
Penentuan calon pengurus hendaknya dilakukan berdasarkan kapasitas, integritas, komitmen, loyalitas terhadap organisasi, kemampuan bekerja sama, dan kesediaan menjalankan tugas, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan pribadi ataupun kepentingan jabatan.
3. Menginventarisasi Calon Anggota dan Pengurus
Melakukan pendataan dan inventarisasi calon anggota yang memiliki:
- komitmen terhadap organisasi;
- integritas dan reputasi yang baik;
- kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- kemampuan bekerja dalam tim;
- kesediaan menaati AD/ART dan peraturan organisasi; serta
- kesanggupan menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara profesional.
Kuantitas bukan satu-satunya ukuran kekuatan organisasi. Kualitas, integritas, dan soliditas anggota merupakan fondasi utama.
4. Memahami Dasar dan Ketentuan Organisasi
Setiap calon pengurus dan anggota diwajibkan memahami serta mempelajari secara sungguh-sungguh:
- AD/ART KPK Independen;
- SOP dan ketentuan organisasi;
- Kode Etik;
- struktur dan tata kerja organisasi;
- hak dan kewajiban pengurus serta anggota; dan
- batas kewenangan KPK Independen dalam menjalankan fungsi organisasi dan kegiatan di masyarakat.
Pemahaman tersebut penting untuk mencegah kesalahan dalam menjalankan tugas, penyalahgunaan nama organisasi, serta tindakan yang berada di luar kewenangan kelembagaan.
5. Menyampaikan Hasil kepada DPP
Setelah proses persiapan dilakukan, tim di wilayah masing-masing agar menyampaikan hasilnya kepada DPP KPK Independen untuk dilakukan:
verifikasi → evaluasi → penataan struktur → persetujuan organisasi → penerbitan mandat/SK sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak dibenarkan menetapkan atau mengatasnamakan struktur resmi organisasi sebelum melalui mekanisme dan verifikasi yang ditetapkan oleh DPP.
II. PENEGASAN KETUA UMUM
Perlu dipahami oleh seluruh jajaran bahwa membangun KPK Independen bukan sekadar mengumpulkan nama, membuat grup WhatsApp, memasang struktur kepengurusan, atau mengejar posisi dan jabatan.
Kita sedang membangun sebuah organisasi yang harus memiliki:
SISTEM — STRUKTUR — DISIPLIN — INTEGRITAS — PROFESIONALISME — TANGGUNG JAWAB.
Oleh karena itu, setiap proses pembentukan organisasi harus dilakukan secara bertahap, tertib, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN MENGEJAR JABATAN.
Bangun terlebih dahulu timnya.
Buktikan terlebih dahulu komitmennya.
Tunjukkan terlebih dahulu integritasnya.
Kerjakan terlebih dahulu tugasnya.
Setelah itu, jabatan dan tanggung jawab akan mengikuti proses organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Jabatan dalam organisasi bukanlah penghargaan semata, melainkan amanah, tanggung jawab, dan kewajiban untuk bekerja bagi kepentingan organisasi dan masyarakat.
III. ARAH DAN KOMITMEN ORGANISASI
KPK Independen hadir dengan semangat untuk ikut mengawal kepentingan publik, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan publik, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, seluruh jajaran wajib menjaga:
1. Integritas
Tidak menyalahgunakan nama, atribut, kewenangan, maupun kedudukan organisasi untuk kepentingan pribadi.
2. Profesionalisme
Melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan data, fakta, aturan, dan mekanisme organisasi.
3. Independensi
Menjaga organisasi agar tidak menjadi alat kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kepentingan politik praktis tertentu.
4. Tanggung Jawab
Setiap pengurus dan anggota harus memahami bahwa setiap tindakan yang mengatasnamakan organisasi membawa konsekuensi terhadap nama baik kelembagaan.
5. Kepatuhan Organisasi
Seluruh jajaran wajib menghormati AD/ART, SOP, Kode Etik, keputusan organisasi, serta batas kewenangan masing-masing tingkatan kepengurusan.
IV. PESAN KETUA UMUM KEPADA JAJARAN DAERAH
Bagi yang siap — bentuk timnya.
Bagi yang serius — mulai bekerja.
Bagi yang berintegritas — tunjukkan melalui tindakan.
Bagi yang memiliki kemampuan — gunakan untuk membangun organisasi.
Bagi yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat — mari bersama-sama mengambil bagian dalam kerja-kerja organisasi.
Jangan membangun organisasi dengan sekadar mengejar jumlah.
Bangunlah dengan kualitas.
Jangan membangun struktur hanya untuk mendapatkan jabatan.
Bangunlah dengan pengabdian.
Jangan menjadikan organisasi sebagai alat kepentingan pribadi.
Jadikan organisasi sebagai wadah kerja, pengabdian, dan kontrol publik yang bertanggung jawab.
V. TARGET PENGUATAN DPW DAN DPD
DPP KPK Independen mendorong agar seluruh wilayah secara bertahap mampu membentuk struktur organisasi yang:
KUAT dalam kelembagaan.
TERTIB dalam administrasi.
SOLID dalam kerja tim.
PROFESIONAL dalam menjalankan program.
INDEPENDEN dalam mengambil sikap organisasi.
BERINTEGRITAS dalam menjalankan amanah.
Dengan demikian, DPW dan DPD KPK Independen di seluruh Indonesia tidak hanya memiliki struktur formal, tetapi juga memiliki sumber daya manusia, sistem kerja, program, dan kemampuan organisasi yang nyata.
VI. PENUTUP
Mari kita membangun KPK Independen dari daerah dengan semangat kebersamaan, integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Tidak ada organisasi yang besar tanpa proses.
Tidak ada struktur yang kuat tanpa kerja sama.
Tidak ada kepercayaan masyarakat tanpa integritas.
Karena itu, mulai dari sekarang:
Bangun timnya.
Susun strukturnya.
Pahami aturannya.
Jalankan tugasnya.
Buktikan integritasnya.
DPP KPK Independen membuka ruang bagi seluruh elemen di daerah yang memiliki komitmen untuk bersama-sama membangun organisasi secara tertib, profesional, independen, dan berintegritas.
Mari kita bangun DPW dan DPD KPK Independen di seluruh Indonesia yang kuat secara kelembagaan, solid dalam kebersamaan, profesional dalam bekerja, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan organisasi.
KPK INDEPENDEN
“Kami Ada Karena Kami Berpikir.”
MEDIA CENTER
Penulis:
Tim Litbang KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Kategori:
Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak:
Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email:
kpkimedia@gmail.com
Leave a Reply