Silaturahmi dan Perencanaan Pembentukan Struktur Kepengurusan KPK Independen DPW Kepulauan Riau membawa angin segar di lingkungan KPK INDEPENDEN Provinsi KEPRI.…
Selanjutnya...
Bukan Sekadar Menjaga Hutan! Kemenhut Siapkan Investasi Nasional 2026–2030, Bidik Emisi Turun dan Kesejahteraan Masyarakat Naik.
Jakarta, KPK INDEPENDEN — 7 Oktober 2026 — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dengan dukungan…
Selanjutnya...
KOKO ABDUL KOHAR, S.H., CPP. DIPERCAYA MEMIMPIN KPK INDEPENDEN JAWA BARAT
BANDUNG — KPK INDEPENDEN — Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) terus mengembangkan jaringan kelembagaannya di berbagai daerah. Memasuki tahun…
Selanjutnya...
Mudasir Sururi, S.H. Resmi Nahkodai KPK Independen Provinsi Banten, Administrasi Kepengurusan Dinyatakan Lengkap.
Konsolidasi Organisasi KPK INDEPENDEN Terus Diperkuat Menuju Pembentukan Struktur di 38 Provinsi. BANTEN — KPK INDEPENDEN, 17 September 2026 —…
Selanjutnya...
Ketua Umum DPP KPK Independen Kirim Tiga Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Terkait Persoalan Areal ±298,10 Hektare di Siak.
DPP KPK Independen juga menyatakan telah mendokumentasikan tanda terima surat yang disampaikan kepada para pihak. PEKANBARU — KPK INDEPENDEN, 17…
Selanjutnya...
PRAHARA KURSI FISKAL: MENAKAR TEKNOKRASI, OTORITAS POLITIK, DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN.
Sikap KPK INDEPENDEN terhadap Pergantian Menteri Keuangan dalam Perspektif Kontrol Publik. JAKARTA, KPK INDEPENDEN — 15 September 2026 Pergantian Menteri…
Selanjutnya...
MENGAPA HARUS BERGABUNG DENGAN KPK INDEPENDEN?
Bersama Membangun Organisasi Nasional yang Berintegritas, Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat. JAKARTA, KPK INDEPENDEN – Membangun organisasi nasional…
Selanjutnya...
PEDOMAN PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS DPW DAN DPD KPK INDEPENDEN.
KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Media Publikasi, Edukasi dan Himbauan Masyarakat JAKARTA, KPK INDEPENDEN — Dalam rangka memperkuat organisasi,…
Selanjutnya...
FAJAR BARU HUKUM NASIONAL: TEROBOSAN REVOLUSI PEMIKIRAN, IMPLEMENTASI REGULASI, DAN DAMPAKNYA BAGI RAKYAT.
Apakah aturan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Apakah mampu melindungi kelompok rentan? Apakah menciptakan kepastian hukum? Dan apakah pelaksanaannya…
Selanjutnya...
Ironi Dana Sawit: Petani Kalbar Menanti Kepastian Manfaat dan Transparansi Pengelolaan BPDPKS.
BPDPKS mengelola dana yang bersumber dari pungutan sektor kelapa sawit untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait industri sawit. PONTIANAK —…
Selanjutnya...✕